Overview I SIWASTEK Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kulon Progo Raih Predikat Baik

Wates (9/10), Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah  Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2019 menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang yang secara teknis dilaksanakan melalui suatu Sistem Informasi Pengawasan Teknis atau SIWASTEK. Untuk diketahui, SIWASTEK merupakan sistem informasi pengawasan teknis berbasis Web dalam bentuk pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang serta upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengawasan penataan ruang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang serta untuk meningkatkan kepatuhan public dan pemerintah daerah terhadap penataan ruang.

Setelah dilaksanakannya tahap sosialisasi beserta pelatihan pengisian kuisioner SIWASTEK beberapa bulan lalu, kini SIWASTEK telah sampai pada tahap pengisian oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka evaluasi tahap I hasil pengisian SIWATEK tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan FGD (Forum Group Discussion) II Pengawasan Teknis Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/ Kota se-Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 8-9 Oktober 2019 di Aston Inn Pandanaran, Semarang.

Kegiatan tersebut beragendakan overview evaluasi hasil pengisian SIWASTEK dan in-depth interview untuk mendalami permasalahan penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten/Kota dengan menghadirkan Sekretaris Daerah dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari masing-masing Kabupaten/Kota termasuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

Lima (5) aspek penyelenggaraan penataan ruang yang dinilai dalam FGD meliputi Aspek Perencanaan (bobot 20%), Aspek Pengaturan (bobot 20%), Aspek Pembinaan (bobot 20%), Aspek Pemanfaatan (bobot 20%), dan Aspek Pengendalian (bobot 20%). Dari hasil penilaian, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo meraih predikat terbaik di Propinsi DIY dengan total poin 88. Meskipun demikian terdapat beberapa aspek yang masih rendah, seperti belum terdapatnya peraturan daerah mengenai Insentif Disentif, rencana rinci tata ruang yang masih dalam proses diperdakan, serta masih rendahnya pengembangan masyarakat dalam pembinaan tata ruang. Selanjutnya, In-depth interview Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan oleh Dody Faridi, ST selaku Kasi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang untuk mendalami permasalahan penyelenggaraan penataan ruang di Kulon Progo. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo menjadikan hasil penilaian tersebut sebagai perhatian guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang  di Kabupaten Kulon Progo.

Mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan penataan ruang.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo melalui R. Heriyanto, SH., MM selaku Kepala Dinas secara langsung menyampaikan dukungan terhadap penyenggaraan penataan ruang yang tercermin dengan telah terbentuknya Satuan Tugas Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang (Satgas Wasdal Tata Ruang) di Kabupaten Kulon Progo, proses penerbitan Peraturan Desa tentang Penataan Ruang dan proses pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Sadar Tata Ruang./Ct